
bdgtoday.com /KOTA BANDUNG – Jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Jawa Barat turun signifikan sepanjang 2026. Hingga 20 November 2026, jumlah ATS di Jawa Barat sebanyak 437.984 orang. Angka tersebut turun 32,37 persen atau 209.620 anak dibandingkan Januari 2026 yang jumlahnya 647.604 anak.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto menuturkan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya pengurangan ATS, di antaranya pembangunan sarana prasarana pendidikan untuk memperluas akses anak bersekolah. Pada 2026, pembangunan Unit Sekolah Baru dilakukan di 22 lokasi dan Unit Gedung Baru di 3 lokasi. Daerah yang menjadi tempat pembangunan infrastruktur tersebut yaitu Pangandaran, Depok, Bogor, Bekasi, Cimahi, Sumedang, Tasikmalaya, Ciamis, Subang, Bandung, Cirebon dan Purwakarta.
Tak hanya itu, Pemprov Jabar juga membangun ruang kelas baru. Total ruang kelas baru yang dibangun tahun ini sebanyak 203 ruang di 102 sekolah. Rianciannya, 114 ruang SMA, 67 ruang SMK, dan 22 ruang SLB.
“Selain itu, dilakukan rehabilitasi sedang/ berat pada 58 sekolah dengan total 114 ruang kelas, terdiri dari 75 ruang SMA, 24 ruang SMK dan 15 ruang SLB,” ujar Purwanto, Sabtu (21/11/2026).
Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar) juga membuat terobosan pendidikan terbaru bernama Program Jabar Sakola (PJS). Program ini dirancang untuk memperluas akses pendidikan masyarakat dan menekan angka putus sekolah di Jawa Barat melalui serangkaian skema bantuan pendidikan yang komprehensif. Dana yang disediakan mencapai Rp211 miliar.
Implementasi kebijakan PJS ini terbagi dalam empat skema bantuan utama yang disiapkan bagi para siswa jenjang SMA, SMK, dan SLB. Satu, PJS Personal yang ditujukan bagi siswa dari keluarga rentan (Desil 1) yang tidak menerima PKH/PIP. Bantuan ini difokuskan untuk memenuhi kebutuhan personal siswa guna mencegah risiko putus sekolah, seperti untuk pembelian seragam, buku hingga ongkos transportasi harian.
Dua, PJS Operasional yang merupakan bantuan keringanan beban pembayaran SPP per tahun bagi siswa kelas 11 dan 12 di sekolah swasta yang masuk dalam kategori rentan (Desil 1 dan 2). Istimewanya, khusus untuk jenjang SLB swasta, seluruh siswa akan mendapatkan fasilitas bantuan ini tanpa melihat kriteria desil ekonomi.
Tiga, PJS Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) yang berupa bantuan pembiayaan mencakup pemenuhan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) serta subsidi SPP bulanan. Program ini ditujukan bagi siswa yang bersekolah di SMA/SMK swasta yang telah menjalin kerja sama (MoU) dengan Pemprov Jabar sejak masa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Empat, PJS Mitra Industri yang merupakan program beasiswa pendidikan penuh yang memberikan kesempatan bagi siswa terpilih untuk bersekolah di kawasan SMK Mitra Industri di Bekasi. Siswa akan dibiayai penuh selama tiga tahun hingga lulus dan disiapkan agar siap diserap oleh dunia kerja.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga membentuk tim pemburu anak tidak sekolah hingga tingkat desa dan kelurahan, dengan melibatkan camat, kepala desa, dan lurah. Tim akan mencari tahu penyebab anak tidak sekolah dan kemudian memberikan solusi sesuai masalah yang dihadapi anak tersebut.
Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, terdapat lima alasan anak tidak sekolah. Pertama, faktor sosial ekonomi, seperti tidak ada uang, sekolah jauh dari rumah, hingga menikah atau mengurus keluarga. Kedua, faktor keluarga yang beranggapan sekolah tidak penting. Ketiga, faktor permasalah saat mengenyam pendidikan, contohnya dikeluarkan pihak sekolah.
Faktor kesehatan menjadi alasan keempat. Terdapat sejumlah anak yang meninggal dunia saat masih menjadi siswa. Adapun, faktor lainnya yang menjadi alasan kelima, di antaranya disebabkan pindah sekolah atau sudah tamat SMA/ sederajat.
Perbaiki data siswa
Upaya Pemprov Jabar mengurangi ATS tak berhenti sampai di situ. Purwanto telah menginstruksikan operator sekolah mulai tingkat dasar hingga menengah atas untuk memperbaiki data siswa dalam data pokok pendidikan (dapodik), seperti nomor induk siswa nasional (NISN), nama, tempat dan tanggal lahir, hingga nama ibu kandung. Kesalahan memasukkan data mengakibatkan siswa tidak terdaftar sebagai siswa aktif sehingga tercatat sebagai anak tidak sekolah.
Oleh karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan kota/ kabupaten untuk mengingatkan operator SD hingga SMP agar memperbaiki data siswa di dapodik dan disesuaikan dengan data yang tercatat dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Pendidikan Jawa Barat pun akan meminta operator di SMA, SMK, SLB untuk melakukan hal serupa.
“Ini yang jadi agenda besar kita. Disdik kabupaten/ kota perbaikan dapodik di sekolahnya. Operator sekolah tolong selesai dalam jangka waktu satu pekan ini,” kata Purwanto.
Menurut ia, terdapat 182.609 siswa di Jabar yang datanya perlu diperbaiki atau masuk dalam kategori data residu. Setelah data tersebut diperbaiki, maka jumlah ATS bakal semakin turun dari semula sebanyak 437.984 anak per 20 November 2026 menjadi 255.375 anak. Hal itu terjadi karena 182.609 anak sudah masuk dalam dapodik dan tercatat bersekolah.
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jawa Barat Siska Gerfianti menyatakan siap untuk membantu proses perbaikan data siswa yang masuk kategori residu di dapodik.
“Siap bantu urusan ini. Kader kami akan dampingi keluarga di lapangan untuk memperbaiki data anaknya di dapodik,” kata Siska.





