bdgtoday.com/ KAB-BOGOR – Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, meninjau perkembangan pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo di Kabupaten Bogor, Rabu, (10/02/21).
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat H. Tetep Abdulatif mengatakan, peninjauan lapangan tersebut, dilakukan untuk melihat secara langsung progres pembangunan TPPAS Lulut Nambo, pasalnya, hal yang menjadi sangat krusial ialah terkait dengan APBD Perubahan di Tahun 2021.
“Kami Komisi IV akan memantau secara intens terkait perubahan anggaran di tahun 2021, dalam rangka akselerasi program pembangunan TPPAS Lulut Nambo,” katanya.
Melihat kondisi tersebut, Tetep berharap, dengan skema yang baru tersebut dapat mempermudah pembangunan dan mencapai target.
“Mudah-mudahan target di bulan desember ini tidak meleset lagi, karena kalo kita meleset lagi hari ini, ini menjadi catatan penting untuk Dinas dan pihak terkait lainnya” harapnya.
Mochamad Ichsan Maoluddin selaku anggota komisi IV DPRD Jawa Barat daerah pemilihan Kabupaten Bogor menegaskan bahwa ternyata sarana untuk proses lelang dari mulai tekhnologi hingga sarana penunjang sudah terpampang angkanya.
“PJU, jembatan timbang, pagar, ketemu angkanya sekitar 220 miliar rupiah, angka itu kalau memang betul-betul bersinergi dengan proses aksklerasi pembangunan TPPAS Nambo ini, kita akan perjuangkan di APBD perubahan 2021, Ini bukan main-main, kita sudah punya pengalaman pahit dibeberapa tahun yang lalu dengan adanya cedera janji dari PT JBL, kemudian akan dilanjutkan dengan diakuisisinya PT JBL oleh PT Jasa Sarana yang juga salah satu BUMD yang dimiliki oleh Pemprov Jabar,” ungkapnya.
Kemudian dirinya memastikan bahwa seluruh tim akan mengawal pembiayaan tersebut karena sebagian anggota komisi IV juga anggota badan anggaran sehingga disatu sisi bukan pemanis diawal saja karena ada BUMD didalamnya yang mengawal maka harus ada kehati-hatian juga.
BACA JUGA : Komisi I DPRD Jabar: Tinjau UPTD Aset Pemprov di Kab. Cianjur
Edi Bachtiar selaku Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Regional Jawa Barat mengatakan bahwa TPPAS Nambo membutuhkan bantuan Komisi IV DPRD Jabar selaku mitra kerja terkait program-program yang harus didukung dari sisi fungsi penganggaran dan pengawasan.
Supaya kita bisa bekerjasama mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik lagi, terutama kewajiban-kewajiban yang harus disiapkan Dinas Lingkungan Hidup untuk mendukung kelancaran pelaksanaan di Lulut Nambo,” Imbuhnya.
