Bdgtoday.com /BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat telah menyelesaikan 2.000-an laporan terkait persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023.
Berdasarkan data Disdik Jabar, jumlah pendaftar pada PPDB 2023 tingkat SMA, SMK dan SLB di Jabar mencapai 519.845 siswa. Adapun jumlah laporan pengaduan tentang PPDB sebanyak 2.643 laporan yang masuk lewat situs resmi PPDB.
Dari jumlah tersebut, 2.346 laporan diantaranya telah diselesaikan. “Laporan masuk 2.000-an yang saya tahu dan 90 persen sudah diselesaikan oleh Disdik,” kata Emil, sapaan akrabnya di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, (8/8/2023).
Emil menjelaskan, banyak aduan yang dilaporkan masyarakat terkait PPDB. Laporan yang masuk rata-rata masalah pemalsuaan dokumen. “Termasuk pembatalan beberapa kasus yang ditemui seperti pemalsuan Kartu Keluarga (KK) ya.
Sehingga ini menjadi evaluasi kan tidak terjadi hanya di Jabar tapi seluruh Indonesia karena itu kan kebijakan nasional. Tapi, tim pengaduan kita sudah sangat responsif,” paparnya.
“Ini memang tidak diviralkan ya, itu mah pilihan tapi laporan dari Disdik lebih dari 90 persen sudah ditindaklanjuti,” ucap Emil.
Ridwan Kamil : Disdik Jabar Selesaikan 2.000-an Laporan soal PPDB.
BANDUNG -Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat telah menyelesaikan 2.000-an laporan terkait persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023.
Berdasarkan data Disdik Jabar, jumlah pendaftar pada PPDB 2023 tingkat SMA, SMK dan SLB di Jabar mencapai 519.845 siswa. Adapun jumlah laporan pengaduan tentang PPDB sebanyak 2.643 laporan yang masuk lewat situs resmi PPDB.
Dari jumlah tersebut, 2.346 laporan diantaranya telah diselesaikan. “Laporan masuk 2.000-an yang saya tahu dan 90 persen sudah diselesaikan oleh Disdik,” kata Emil, sapaan akrabnya di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, (8/8/2023).
Emil menjelaskan, banyak aduan yang dilaporkan masyarakat terkait PPDB. Laporan yang masuk rata-rata masalah pemalsuaan dokumen. “Termasuk pembatalan beberapa kasus yang ditemui seperti pemalsuan Kartu Keluarga (KK) ya.
Sehingga ini menjadi evaluasi kan tidak terjadi hanya di Jabar tapi seluruh Indonesia karena itu kan kebijakan nasional. Tapi, tim pengaduan kita sudah sangat responsif,” paparnya.
“Ini memang tidak diviralkan ya, itu mah pilihan tapi laporan dari Disdik lebih dari 90 persen sudah ditindaklanjuti,” ucap Emil.
Ia menuturkan, laporan yang masuk hanya berkaitan dengan tingkat pendidikan yang menjadi kewenangan Pemprov Jabar.
“Kita tidak bisa melebihi kewenangan itu, kalau SD dan SMP bupati dan wali kota,” Jelasnya.
