bdgtoday.com /
Kabupaten Bandung- Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong kesejahteraan bagi kalangan pelaku pertanian agar produktivitas pertanian di Jawa Barat lebih optimal. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Bambang Mujiarto dalam Pembahasan RAPBD TA 2025 yang berlangsung di UPTD Balai Tanaman Pangan Dan Holtikultura Provinsi Jawa Barat, Selasa (22/10/2024).
Bambang menuturkan, salah satu persoalan di Jawa Barat dengan cakupan wilayah yang begitu luas, pertanian khususnya pangan
masih menjadi salah satu sektor perekonomian primadona di Jawa Barat.
“Bukan hanya mengejar target untuk meningkatkan produktivitasnya saja, tetapi para pelaku usahanya dalam hal ini kalangan petani juga mendapatkan manfaat dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan,” tutur Bambang.
Bambang menjelaskan, sebagai pahlawan pangan Indonesia, para petani ini juga harus diperhatikan, lebih sejahtera dan dalam konteks kemapanannya harus terjamin. Ini semua perlu didorong oleh semua elemen terutama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
“Pemprov Jabar menjadi corong utama agar para petani menjadi lebih sejahtera, kebutuhannya terpenuhi, pembiayaan produksinya terserap dengan baik. Bukan hanya sekedar menghitung angka-angka sebagai kebanggaan secara administrasi. Tetapi sentuhan langsung jauh lebih penting,” kata Bambang.
Termasuk didalamnya, lanjut Bambang, kalangan penyuluh dan Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan atau yang dikenal dengan sebutan POPT pertanian harus turut mendampingi para petani sebagai garda terdepan dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian sebagai satu kesatuan.
“Sehingga kinerja para pelaksana atau pelaku pertanian bisa lebih optimal sebagai satu kesatuan,” ucapnya.
Pembahasan RAPBD TA 2025 dengan mitra strategis Komisi II untuk melakukan kajian mendalam program-program kegiatan. Penelaahan tersebut untuk merasionalisasikan apakah kajian tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan. Jika belum harus ada penyesuaian program dan berbagai kegiatan pihaknya akan mendorong sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga peogram dan kegiatan tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.***
*Humas DPRD Jabar*
*Kabupaten Bandung-* Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong kesejahteraan bagi kalangan pelaku pertanian agar produktivitas pertanian di Jawa Barat lebih optimal. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Bambang Mujiarto dalam Pembahasan RAPBD TA 2025 yang berlangsung di UPTD Balai Tanaman Pangan Dan Holtikultura Provinsi Jawa Barat, Selasa (22/10/2024).
Bambang menuturkan, salah satu persoalan di Jawa Barat dengan cakupan wilayah yang begitu luas, pertanian khususnya pangan
masih menjadi salah satu sektor perekonomian primadona di Jawa Barat.
“Bukan hanya mengejar target untuk meningkatkan produktivitasnya saja, tetapi para pelaku usahanya dalam hal ini kalangan petani juga mendapatkan manfaat dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan,” tutur Bambang.
Bambang menjelaskan, sebagai pahlawan pangan Indonesia, para petani ini juga harus diperhatikan, lebih sejahtera dan dalam konteks kemapanannya harus terjamin. Ini semua perlu didorong oleh semua elemen terutama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
“Pemprov Jabar menjadi corong utama agar para petani menjadi lebih sejahtera, kebutuhannya terpenuhi, pembiayaan produksinya terserap dengan baik. Bukan hanya sekedar menghitung angka-angka sebagai kebanggaan secara administrasi. Tetapi sentuhan langsung jauh lebih penting,” kata Bambang.
Termasuk didalamnya, lanjut Bambang, kalangan penyuluh dan Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan atau yang dikenal dengan sebutan POPT pertanian harus turut mendampingi para petani sebagai garda terdepan dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian sebagai satu kesatuan.
“Sehingga kinerja para pelaksana atau pelaku pertanian bisa lebih optimal sebagai satu kesatuan,” ucapnya.
Pembahasan RAPBD TA 2025 dengan mitra strategis Komisi II untuk melakukan kajian mendalam program-program kegiatan. Penelaahan tersebut untuk merasionalisasikan apakah kajian tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan. Jika belum harus ada penyesuaian program dan berbagai kegiatan pihaknya akan mendorong sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga peogram dan kegiatan tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.*
