Komisi I DPRD Jabar Bedi Budiman Mengevaluasi Manfaat Command Centre Diskominfo Kab. Kuningan
bdgtoday.com / KAB. KUNINGAN — Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan, kunjungan kerja dalam rangka monitoring dan evaluasi program kerja Command Centre Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. (Selasa, 11/04/2023).
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman mengatakan, kunjungan kerja kali ini ialah untuk memantau serta mengevaluasi langsung manfaat command centre di Kabupaten Kuningan, Bedi juga mengatakan di Provinsi Jawa Barat melalui Diskominfo sudah terbangun 12 Command Centre yang salahsatunya berada di Kabupaten Kuningan, pada kesempatan kali ini juga Ketua Komisi I Bedi Budiman membahas dan menanyakan beberapa hal diantaranya perihal SDM, insentif bagi para karyawan, infrastruktur serta inovasi-inovasi yang telah dijalani selama ini.
Sebagaimana diketahui bahwa indeks masyarakat digital terdiri dari empat komponen yakni infrastuktur, ekosistem keterampilan digital, pemberdayaan, dan pekerjaan, Jawa Barat memiliki indeks ekosistem sebesar 49,48 persen kemudian untuk keterampilan digital 50,11 persen untuk pemberdayaan 26,52 persen dan untuk pekerjaan 48,64 persen.
Oleh sebab itu Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman mengatakan, keempat komponen harus ditingkatkan lagi terutama pada unsur pemberdayaan, Bedi juga mengatakan Provinsi Jawa Barat infrastruktur Indeks Masyarakat Digital nya sudah memadai, maka orientasi kebijakan Indeks Masyarakat Digitalnya adalah diberikan pelatihan bagi pelaku usaha agar mereka paham mengenai penjualan digital seperti marketplace, hal ini juga harus didukung dengan pemerataan uang digital.
BACA JUGA : Sekretaris DPRD Jabar Tutup Acara Puncak Semarak Ramadan Istimewa
“Melihat dari perbedaan keempat komponen tersebut dari indeks tersebut masa unsur pemberdayaan harus ditingkatkan lagi, unsur pemberdayaan terdiri dari konsumen atau pengguna penjual atau penyedia semisal marketplace atau penyedia keuangan digital, maka orientasi kebijakan indeks digital di Jabar adalah dipelatihan bagi pelaku usaha agar bisa masuk di marketplace atau diberikan pelatihan e-learning, maka penyedianya juga harus mengaktifkan sistem pembelanjaan secara digital/penggunaan uang digital.” Ucap Bedi
