Ketua DPRD Jabar Minta Penyusunan RAPBD 2021 Pertimbangkan pada Situasi Dampak COVID-19

bdgtoday.com/BANDUNG-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Brigjen TNI (purn) Taufik Hidayat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan tema “Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Percepatan Pemulihan Kesehatan Ekonomi dan Penguatan Kesehatan Masyarakat.

“Taufik sangat mengapresiasi langkah yang ditempuh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) yang mana begitu antisipatif terhadap akibat pandemik COVID-19 sehingga menjadi pertimbangan yang signifikan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021 mendatang. paparnya.

Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat  Brigjen TNI (purn) Taufik Hidayat, mengatakan, dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat 2020 dalam rangka Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat 2021, bertempat di Gedung Sate, Bandung, Rabu (22/4/2020).

“Taufik memaparkan, Musrenbang kali ini digelar sedikit berbeda karena situasi pandemi virus corona atau COVID-19 yang melanda warga dunia dan khususnya warga Jabar.

“Ada yang berbeda pada pelaksanaan Musrenbang pada tahun ini. Suasana kebatinan kita saat ini berada dalam kondisi penuh kekhawatiran dan keprihatinan akibat merebaknya pandemik COVID-19 yang angkanya semakin menunjukkan peningkatan, terlepas dari berbagai upaya pencegahan yang sedang dan telah kita lakukan sampai saat ini,” ujar orang nomor 2 Jabar itu.

“Karena itu, pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan belasungkawa kepada seluruh keluarga korban COVID-19 baik dari tenaga kesehatan ataupun masyarakat umum. Kiranya mereka semua di tempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Tuhan Yang Maha Esa,” sambung Taufik.

Taufik menjelaskan, dalam beberapa rapat Koordinasi Pimpinan Daerah DPRD dengan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga dengan unsur pimpinan daerah lainnya telah menunjukkan adanya upaya serta kesiapan dalam menghadapi pandemik serta akibat susulannya yang diprediksi akan sangat berpengaruh tidak saja terhadap sektor kesehatan, namun juga terhadap sektor ekonomi, sosial bahkan keamanan.

Pada sektor ekonomi, kata Taufik, imbas dari COVID-19 ini telah memporak porandakan tatanan ekonomi nasional, bahkan hal itu sangat terasa di setiap daerah.

“Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2020 masih lumayan tinggi namun pada kuartal II-2020 tantangan besar sudah menanti,” tuturnya.

Menurutnya, jika mengacu pada pernyataan Menteri Keuangan maka situasi Kuartal II-2020 akan berbeda, di mana konsumsi, investasi dan ekspor akan terpengaruh karena sejumlah kebijakan global yang menyusul pernyataan World Health Organisation (WHO) yang sudah mengumumkan virus corona sebagai pandemi global.

“Menteri Keuangan kita memprediksi Indonesia diperkirakan di angka 2,3 persen. Bahkan IMF memprediksi kalau ada guncangan yang lebih maka ekonomi Indonesia kemungkinan tahun ini negatif 0.5 persen. Artinya semua tisak bisa dilakukan dengan mengandalkan APBN,” tukas Taufik.

“Karenanya kita sebagai Pemerintahan di Jawa Barat perlu mengantisipasi masalah ini dalam penyusunan RKPD tahun 2021 mendatang,” katanya menambahkan.

Taufik mengatakan, terdapat beberapa pokok pemikiran dari DPRD Jabar berikut sejumlah hasil rapat koordinasi termasuk dalam Rapat Paripurna, Senin kemarin, yang perlu menjadi pertimbangan Gubernur beserta jajarannya dalam menyusun RKPD tahun 2021.

“Di bidang Pemerintahan dalam upaya peningkatan daya saing daerah melalui percepatan pemulihan ketahanan ekonomi dan penguatan kesehatan masyarakat, dengan adanya anggaran pusat dan program lain di daerah termasuk di antaranya sebagai akibat COVID-19 diharapkan ada bimbingan dari Pemprov Jabar agar tidak ada program yang tidak berjalan, yang akan semakin mempersulit masyarakat,” papar Ketua DPD Gerindra Jabar itu.

Taufik meminta agar diperlukan sebuah kerjasama yang kolaboratif dengan pihak terkait utamanya dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berdikari sehingga memiliki ketahanan dalam kondisi ekonomi yang cukup sulit.

Selain itu, ia menyoroti koordinasi penguatan ketahanan nasional akibat adanya duplikasi kewenangan terhadap persoalan tenaga asing.

“Kami memandang perlu ditegaskan peran daerah dalam mengawasi warga negara asing (WNA) dan cara penanggulangannya. Karena dirasakan sekarang masih kurang efektif. Terlebih di saat beberapa pembatasan exit permit diberlakukan di negara-negara lain akibat merebaknya COVID-19, termasuk Indonesia,” cetusnya.

Khusus di sektor perekonomian, kata Taufik, di tahun 2021 pembangunan perekonomian akan berfokus pada wilayah Cirebon Raya dengan Kertajati sebagai pusat gravitasi serta di kawasan Bandung Raya sebagai kekuatan utama Jabar dari segi sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Untuk itu, pembangunan perekonomian Jawa Barat harus mempersiapkan perencanaan yang integral dan komprehensif sehingga dapat menjamin keberlangsungan pengembangan sumber daya manusia dengan link and match di semua sektor dan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam Jawa Barat sehingga perlu induk perencanaan pembanungan ekonomi strategis Jawa Barat,” terangnya.

Terkait sektor keuangan, kata dia, pandemik ini akan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi global yang akibatnya akan dirasakan juga di tahun 2021 mendatang.

Karena itu, menurutnya Pemprov Jabar perlu melakukan koordinasi dengan instansi pusat salah satunya terkait kejelasan mengenai formula atau rumusan bagian dana perimbangan yang diterima provinsi dari pusat.

“Ke depan kita harus mengoptimalkan sektor pendapatan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi pemulihan ketahanan ekonomi dan penguatan kesehatan masyarakat,” tukas Taufik.

Menindaklanjuti realokasi dan focusing anggaran sebagaimana instruksi presiden (Inpres) nomor 4 tahun 2020 tentang Refocusing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan virus corona atau COVID-19 sebagaimana yang telah laksanakan, kata Taufik, dipertimbangkan.

“Ada program kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan tahun 2020 karena anggaran dialihkan untuk mengatasi wabah COVID-19. Dan di tahun 2021 tampaknya kita masih harus mengalokasikan serta fokus pada upaya pemulihan akibat pandemik tersebut,” tuturnya.

Taufik menegaskan, terkait prioritas anggaran di tahun depan perlu difokuskan pada sektor kesehatan masyarakat sebagai akibat merebaknya pandemik.

Juga kata dia, kesiapan sarana prasarana serta tenaga medis perlu terus diupayakan seiring upaya pemulihan serta penguatan ketahanan masyarakat mengingat belum adanya kepastian kapan pandemik COVID -19 akan berakhir.

“Apalagi tahun 2021 kita masih akan berhadapan dengan akibat lanjutan dari pandemik ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan acara tersebut Taufik menambahkan DPRD Provinsi Jawa Barat dengan fungsi penyusunan Perda, penganggaran serta pengawasan yang akan terus mengawasi kegiatan percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan kesehatan dan ketahanan masyarakat dan juga mengawasi setiap kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan pada saat ini. pungkasnya.