bdgtoday.com / Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kota Bandung menyampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda Kota Bandung perihal Perubahan APBD T.A. 2024 dan APBD T.A. 2025, pada Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Jumat, 27 September 2024.

Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.E., dan diikuti oleh para anggota DPRD Kota Bandung. Dari Pemkot Bandung, hadir Pj Wali Kota Bandung A. Koswara beserta jajaran.

Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi dan mendukung peraturan tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang APBD Tahun Anggaran 2025 serta Raperda Tentang Perubahan APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2024 yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan Trisakti serta berpihak kepada wong cilik. Hal ini tercermin dalam Nota Keuangan perihal kedua rancangan tersebut.

Fraksi PDI Perjuangan, sebagai bagian dari representasi wong cilik, selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Marhaenisme yang diusung oleh Bung Karno. Fraksi PDI Perjuangan percaya bahwa pembangunan harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat kecil, memperjuangkan keadilan sosial, dan menjadikan Pancasila sebagai dasar pengambilan kebijakan. Dengan semangat inilah, Fraksi PDI Perjuangan menelaah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran ini.

Fraksi PDI Perjuangan senantiasa berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan langkah yang diambil pemerintah daerah senantiasa berpihak pada wong cilik. Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi penyusunan laporan keuangan ini sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas, serta sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada rakyat. Laporan ini mencakup berbagai komponen penting yang memberikan gambaran menyeluruh tentang pengelolaan keuangan daerah.

Analisis Pendapatan Daerah Tahun 2022 dan 2023

Dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025, Fraksi PDI Perjuangan menilai penting untuk meninjau kembali pendapatan daerah dan alokasi penggunaan anggaran selama dua tahun terakhir, yakni tahun 2022 dan 2023.

Berdasarkan data yang Fraksi PDI Perjuangan terima, Pendapatan Daerah Kota Bandung pada tahun 2022 mencapai Rp5,57 triliun. Dari jumlah tersebut, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp3,35 triliun. Ini terdiri dari berbagai komponen, di antaranya:

– Pajak Daerah sebesar Rp2,26 triliun,

– Retribusi Daerah sebesar Rp149,49 miliar,

– Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp413,42 miliar,

– Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp519,14 miliar.

Untuk tahun 2023, Pendapatan Daerah Kota Bandung meningkat menjadi Rp5,68 triliun, dengan PAD sebesar Rp3,64 triliun. Pajak Daerah berkontribusi sebesar Rp2,48 triliun, Retribusi Daerah sebesar Rp176,39 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp413,42 miliar, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp570,36 miliar.

Kenaikan pendapatan ini menunjukkan potensi besar Kota Bandung dalam mengoptimalkan sumber daya daerah. Hal ini tentu tidak lepas dari pengelolaan yang baik dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program-program yang telah dijalankan pemerintah daerah. Namun, yang lebih penting dari angka-angka tersebut adalah bagaimana dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Alokasi Dana dan Penggunaan Tahun 2022 dan 2023

Sebagaimana yang telah disebutkan, anggaran yang diperoleh selama tahun 2022 dan 2023 telah digunakan untuk berbagai sektor penting, yang menurut pandangan Fraksi PDI Perjuangan, perlu dicermati lebih mendalam guna memastikan apakah alokasi tersebut sudah tepat sasaran.

Pada tahun 2022, alokasi terbesar diperuntukkan bagi sektor infrastruktur, dengan total sebesar Rp1,85 triliun. Pembangunan infrastruktur yang meliputi pembangunan jalan, perbaikan drainase, dan peningkatan transportasi publik ini diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang selama ini dikeluhkan masyarakat, seperti kemacetan dan banjir.

Sementara itu, di sektor pendidikan, alokasi anggaran sebesar Rp1,09 triliun telah digunakan untuk mendukung program pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu dan pembangunan sarana pendidikan di berbagai wilayah Kota Bandung. Fraksi PDI Perjuangan melihat bahwa langkah ini sudah sejalan dengan prinsip Fraksi PDI Perjuangan bahwa “Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara”, yang harus dijamin oleh negara.

Di sektor kesehatan, alokasi sebesar Rp961,41 miliar telah digunakan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan, khususnya melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Fraksi PDI Perjuangan menghargai langkah ini. Namun, evaluasi harus terus dilakukan agar kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan dapat terus meningkat, khususnya bagi warga yang berada di pinggiran kota.

Pada tahun 2023, alokasi dana tetap berfokus pada tiga sektor utama, yaitu infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Sektor infrastruktur mendapatkan alokasi Rp1,96 triliun, dengan fokus pada perbaikan jalan raya, pembangunan trotoar, dan pengelolaan ruang publik yang lebih baik. Sementara itu, sektor pendidikan memperoleh alokasi sebesar Rp1,11 triliun, dengan prioritas pada peningkatan fasilitas sekolah dan program beasiswa. Untuk sektor kesehatan, alokasi sebesar Rp987,5 miliar telah digunakan untuk meningkatkan pelayanan di rumah sakit dan Puskesmas.

Tantangan dan Peluang Menuju 2025

Fraksi PDI Perjuangan menyadari bahwa tantangan ke depan tidaklah mudah. Sebagai kota besar yang terus berkembang, Kota Bandung harus mampu memanfaatkan potensi pendapatan daerah secara maksimal dan mengelolanya secara efisien agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Fraksi PDI Perjuangan mencatat adanya peningkatan pendapatan daerah dari tahun 2022 ke 2023, yang tentu merupakan capaian positif. Namun, dalam pandangan Fraksi PDI Perjuangan, tantangan terbesar adalah bagaimana mengoptimalkan anggaran yang ada agar benar-benar memberikan dampak signifikan, terutama bagi masyarakat kecil.

Pertama, di sektor pendidikan, meskipun alokasi anggaran sudah cukup besar, Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa kualitas pendidikan masih perlu ditingkatkan. Pendidikan harus menjadi alat pembebasan, bukan sekadar angka statistik. Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar Pemerintah Kota Bandung lebih fokus pada peningkatan kualitas tenaga pendidik, distribusi sarana pendidikan yang merata, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan.

Kedua, di sektor kesehatan, Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik peningkatan alokasi anggaran. Namun, akses terhadap layanan kesehatan yang merata harus menjadi perhatian utama. Masyarakat di wilayah pinggiran sering kali tidak mendapatkan layanan yang setara dengan yang ada di pusat kota. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap warga, tanpa kecuali, dapat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas, baik di rumah sakit maupun di Puskesmas.

Ketiga, sektor infrastruktur harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat, terutama dalam hal penanganan banjir dan kemacetan. Pemerintah Kota Bandung perlu mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung transportasi publik, sekaligus memastikan bahwa pembangunan ini dilakukan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Keempat, Fraksi PDI Perjuangan juga ingin menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi rakyat. Alokasi anggaran harus lebih banyak diarahkan pada sektor UMKM, yang menjadi tulang punggung perekonomian Kota Bandung. Fraksi PDI Perjuangan berharap anggaran tahun 2025 lebih banyak dialokasikan untuk program-program yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan permodalan, dan akses pasar bagi produk-produk lokal.

Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen untuk selalu berada di barisan terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Fraksi PDI Perjuangan memandang bahwa APBD Kota Bandung Tahun 2025 harus menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Peningkatan pendapatan daerah harus diarahkan pada program-program yang berpihak pada rakyat, dan setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Fraksi PDI Perjuangan mendukung penuh rancangan ini. Namun, Fraksi PDI Perjuangan juga akan terus mengawal pelaksanaannya agar benar-benar sesuai dengan harapan rakyat dan mampu membawa perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat Kota Bandung. Fraksi PDI Perjuangan percaya bahwa bersama rakyat, kita bisa membangun Bandung yang lebih baik