bdgtoday.com/ BANDUNG — Dewan Perwankilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mengapresiasi, sejumlah pencapaian yang telah diraih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melahirkan komoditas unggulan seperti kopi, teh, dan kelapa. Namun hal tersebut belum didukung dengan anggaran yang memadai, serta kebijakan refocusing yang tidak tepat sasaran.
“Itu artinya kekuatan ekonomi sangat besar di sub sektor ini, sayangnya memang belum jadi perhatian dari Gubernur dan eksekutif penentu kebijakan di Provinsi Jawa Barat karena terlihat dari anggaran yang memang juga masih sangat kecil dibandingkan kebutuhan yang diperlukan mengembangkan terus sub sektor perkebunan ini” ucap Sekretaris Komisi II R. Yunandar Rukhiadi Eka Perwira , Kamis (8/4/2021).
“Jadi refocusing menyangkut semua dinas, dan dinas perkebunan tahun 2020 dipotong 53 Miliar. Itu jumlah yang sangat besar dan signifikan sekali sehingga menurunkan kuntitas dan kualitas program yang ada”imbuhnya.
Selain itu Ia menambahkan, komisi II berupaya membantu meningkatkan kinerja di sektor perkebunan dengan telah mengesahkan perda penyelengaraan perkebunan.
“Perda Penyelenggaraan Perkebunan salah satu upaya kami dari DPRD untuk mendorong terus pengenbangan sektor perkebuan sehingga membangun menggerakan perekonomian lebih baik lagi serta mensejahterakan masyarakat.” katanya
Yunandar menyebut, selain komoditas kopi terdapat beberapa komiditas yang sedang naik daun, seperti karet dan vanila sudah mulai kembali meningkat dari segi harga jual.
BACA JUGA : Komisi I DPRD Jabar Minta BPKAD Kebut Target Inventarisasi Aset
“Sebenarnya ini sangat potensial, dan positif tinggal bagaimana kita mengevaluasi agar tahun sekarang ini dan tahun depan lebih baik dari tahun 2020. Dengan menambah anggaran, tentu saja juga meningkatkan aksesibilatas dari pelakunya agar memperoleh pelayanan dan fasilitas dari pemerintah Provinsi Jawa Barat” pungkas Yunandar.
