Bdg TodayPemerintahan

DPRD Kota Bandung Gelar Rapat Paripurna PJP APBD T.A 2019

79views

bdgtoday.com/ Kota Bandung- Sidang Paripurna DPRD Kota Bandung masih dilakukan Virtual, tele-conference, WFH oleh sebagian dewan dan instansi terkait guna menjaga penyebaran Covid-19 dan tetap menjalankan instruksi protokol kesehatan.

DPRD Kota Bandung mengadakan Rapat Paripurna terkait:
-Pengambilan keputusan Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Tirtawening-Pengambilan keputusan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib (Tatib) DPRD.
-Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PJP) APBD T.A 2019.

Pengambilan keputusan terhadap Raperda Perusahaan Umum Daerah Tirtawening dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tatib DPRD disampaikan Pansus 3 DPRD Kota Bandung Edi Haryadi.

“Terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), adanya perubahan bentuk hukum dari PDAM menjadi Perumda Tirtawening,” tutur Edi Haryadi.

Penyempurnaan Tatib DPRD merupakan upaya penyelesaian beberapa masalah yang menghambat kinerja DPRD dalam menjalankan wewenang, tugas dan fungsi sebagai unsur pemerintah daerah.

“DPRD Kota Bandung sebagai mitra kerja dengan Pemkot Bandung dan jajarannya tentu harus memiliki wewenang, tugas dan fungsi sebagai unsur dari pemerintah itu sendiri dalam sinergiritas serta kolaborasi pembangunan Kota Bandung dalam segala bidang secara utuh” ungkapan yang dibacakan H. Tedy Rusmawan, Ketua DPRD Kota Bandung.

Sementara itu, Walikota Bandung, Oded M. Danial memaparkan mengenai dasar penyampaian lembaran kota tahun 2020 no 4, tentang PJP APBD tahun 2019 ialah mengenai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

““Mudah-mudahan dengan opini wajar tanpa pengecualian ini, merupakan spirit kita selama dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan ke BPK RI. Alhamdulillah hasil kerja kita diapresiasi baik,” ungkap Oded.

Oded menyebut, capaian ini harus menjadi motivasi dalam penyelenggara pemerintahan di Kota Bandung. Pemkot Bandung harus senantiasa menjunjung nilai integritas dalam menjalankan pembangunan.

“Saya berharap ketika opininya WTP bisa dibarengi dengan meminimalisir penyimpangan dalam proses pembangunan di Kota Bandung,” pungkasnya.(Dos)*